LUAS NERAKA ALLAH

LUAS NERAKA ALLAH

Yazid arraqqasyi dari anas bin malik ra. Berkata:

Jibril datang kepada nabi Muhammad s.a.w pada waktu yang tidak biasa datang dalam keadaan berubah mukanya, maka ditanya oleh nabi s.a.w. “ mengapa aku melihat kau berubah muka?” jawabnya” ya Muhammad, aku datang kepadamu di saat Allah menyuruh supaya dikobarkan penyalaan api neraka, maka tidak layak bagi orang yang mengetahui bahwa neraka jahanam itu benar, dan siksa kubur itu benar, dan siksa Allah itu terbesar untuk bersuka-suka sebelum ia merasa aman dari padanya”

Lalu nabi bersabda: “ ya jibril, jelaskan padaku sifat jahanam”

Jawabnya: “ ya, ketika Allah menjadikan jahannam, maka dinyalakan selama seribu tahun sehingga merah, kemudian dilanjutkan seribu tahun sehingga putih, kemudian seribu tahun sehingga hitam, maka hitam gelap, tidak pernah padam nyala dan baranya. Demi Allah yang mengutus engkau dengan hak, andaikan terbuka sebesar lubang jarum niscaya akan dapat membakar penduduk dunia semuanya karena panasnya.

Demi Allah yang mengutus engkau dengan hak, andaikan satu baju ahli neraka itu digantung diantara langit dan bumi niscaya akan mati penduduk bumi karena panas dan basinya.

Demi Allah yang mengutus engkau dengan hak, andaikan satu pergelangan dari rantai yang disebut di dalam Alquran itu di letakkan diatas bukit, niscaya akan cair sampai kebawah bumi yang ketujuh. Demi Allah yang mengutus engkau dengan hak andaikan seorang di ujung barat tersiksa, niscaya akan terbakar orang-orang yang di ujung timur karena sangat panasnya, jahannam itu sangat dalam dan perhiasaanya besi, dan minumannya air panas campur nanah, dan pakaiannya potongan-potongan api.

Api neraka itu ada tujuh pintu, tiap-tiap pintu ada bahagiannya yang tertentu dari orang laki-laki dan perempuan.

Nabi s.a.w bertanya: apakah pintu-pintunya bagaikan pintu rumah kami?

Jawabnya: tidak tetapi selalu terbuka, setengahnya di bawah pintu lainnya, dari pintu ke pintu jaraknya 70.000 tahun perjalanan, tiap pintu lebih panas dari yang lain 70 kali lipat.

Rasulullah bertanya: siapakah penduduk masing-masing pintu?

Jawab jibril: pintu yang terbawah untuk orang-orang munafik, dan orang-orang yang kafir setelah diturunkannya hidangan mukjizat nabi Isa as serta keluarga fira’un sedangkan namanya hawiyah. Pintu kedua tempat orang-orang musyrikin bernama Jahim. Pintu ketiga untuk orang shobi’in bernama saqar. Pintu keempat tempat iblis dan pengikutnya dari kaum majusi bernama ladha. Pintu kelima tempat orang yahudi bernama huthomah. Pintu keenam tempat orang-orang nashoro bernama sa’eir.

Kemudian jibril diam segan pada rasulullah s.a.w. Sehingga ditanya: mengapa tidak kau terangkan penduduk pintu ketujuh?

Jawabnya: didalamnya orang-orang berdosa besar dari umatmu yang sampai mati belum sempat bertaubat.

Maka nabi s.a.w. Jatuh pingsan ketika mendengar keterangan itu, sehingga jibril meletakkan kepala nabi s.a.w. Di pangkuannya sehingga sadar kembali dan sesuadah sadar nabi saw bersabda : ya.. jibril sungguh besar kerisauanku dan sangat sedihku, apakah ada seorang dari umatku yang akan masuk ke dalam neraka?

Jawabnya: ya, yaitu orang yang berdosa besar dari umatmu.

Kemudian nabi s.a.w. Menangis, jibril juga menangis, kemudian nabi masuk ke dalam rumahnya  dan tidak keluar kecuali untuk sholat.kemudian kembali dan tidak berbicara dengan orang dan bila sholat selalu mengangis dan minta kepada Allah.

Dari hadits Qudsy:

Bagaimanakah kamu masih terus melakukan maksiat sedangkan kamu tidak tahan dengan panasnya terik matahari-Ku….?

Tahukah kamu bahwa neraka jahannam-Ku itu:

1.      Neraka jahanam itu mempunyai tujuh tingkat.

2.      Setiap tingkat mempunyai 70.000 daerah

3.      Setiap daerah mempunyai 70 kampung

4.      Setiap kampung mempunyai 70.000 rumah

5.      Tiap rumah mempunyai 70.000 bilik

6.      Tiap bilik mempunyai 70.000 kotak

7.      Tiap kotak mempunyai 70.000 batang pokok zarqum

8.      Di bawah setiap pokok zarqum mempunyai 70.000 ekor ular

9.      Di dalam mulut setiap ular yang panjangnya 70 hasta mengandungi lautan beracun yang hitam pekat

10. Juga dibawah setiap pokok zarqum mempunyai 70.000 rantai

11. Setiap rantai diseret oleh 70.000 malaikat.  

Implikasi Umum Desentralisasi Pendidikan

Implikasi Umum Desentralisasi Pendidikan

          Hakikat desentralisasi dan otonomi daerah adalah pelimpahan wewenang yang disertai keleluasaan daerah dalam menyelenggarakan fungsi pemerintahan sedemikian rupa sehingga pelayanan kepada masyarakat akan menjadi lebih baik dan pembangunan derah dapat lebih terarah serta optimal.

            Implikasi desentralisasi manajemen pendidikan adalah kewenangan yang lebih besar diberikan kepada kabupaten dan kota uintuk mengelola pendidikan sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerahnya.

            Kebijakan otonomi daerah, bagaimanapun akan membawa implikasi yang sangat besar dalam berbagai tatanan pemerintahan, baik pusat mapun derah, tak terkecuali dalam hal ini dalam bidang pendidikan.  Sistem pendidikan di negara kita dalam kurun waktu yang panjang menggunakan prinsip sentralisasi, yaitu semua hal diatur oleh pemerintah pusat, derah hanya tinggal melaksanakan saja. Salah satu keuntungannya adalah, standar mutu secara nasional sama.

Desentralisasi pendidikan dibangun atas dasar filosofi bahwa masyarakat di setiap derah merupakan fondasi yang kuat dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia secara nasional. Sisi moralnya adalah, bahwa orang derahlah yang mengerti akan permasalahan dan kebutuhannya sendiri.

Agar setiap derah dapat menyelenggarakan pendidikan secara merata dan relatif tidak ketinggalan jauh dari daerah-daerah lainnya, anggaran yang bersumber dari pemerintah pusat(APBN), disalurkan melalui berbagai skema.

Ternyata desentralisasi dan otonomi pendidikan tidaklah sederhana, karena menyangkut berbagai pihak yang berkepentingan, berbagai dimensi yang berkaitan satu sama lain, serta berbagai dinamika dengan cakupan yang sangat kompleks dan luas. Namun demikian permasalahn dalam pembangunan pelayanan pendidikan akan dapat teratasi sejalan dengan meluasnya pemahaman terhadap konsep, prinsip-prinsip, aturan pelaksanaan, serta berbagai permasalahan.

Posisi dan kedudukan dinas pendidikan di era otonomi daerah tampaknya mengalami perubahan paradigma yang cukup berarti. Perubahan paradigma itu antara lain terkait dengan perencanaan berbagai program pembangunan derah otonom, termasuk di dalamnya sektor pendidikan. Pembangunan program pendidikan sekarang lebih bertumpu pada prinsip-prinsip demokratisasi, peran serta masyarakat, pemberdayaan potensi sumber daya yang dimiliki daerah.

Makna otonomi dalam pembangunan sektor pendidikan adalah pemberian wewenang yang luas, nyata dan bertanggung jawab secara profesional untuk mengambikl prakarsa dan merumuskan rencana pembangunan secara partisipatif, koordinatif, dengan memberdayakan segenap potensi sumber daya yang dimiliki.

Dalam konteks pemerataan pendidikan, kegiatan-kegiatan pokok yang perlu dilakukan antara lain:

1.       Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan

2.       Penerapan alternatrif pelayanan pendidikan khususnya bagi masyarakat kurang beruntung

3.       Pelaksanaan revitalisasi sekolah-sekolah

4.       Peningktan peran serta masyarakat dalam berbagai program pendidikan.

Sementara itu, beberapa kegiatan pokok yang perlu diupayakan yang berhubungan dengan peningkatan kualitas pendidikan, yaitu:

1.       Peningktan kemampuan profesiaonal dan kesejahteraan guru serta tenaga kependidikan lainnya.

2.       Penyususunan kurikulum yang berbasis kompetensi dasar sesuai dengan kebutuhan dan potensi pembangunan daerah.

3.       Peningkatan penyediaan, penggunaan, dan perawatan sarana prasarana pendidikan

4.       Peningkatan efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar antara lain melalui pemetaan mutu sekolah

5.       Peningkatan pengawasan dan akuntabilitas kinerja kelembagaan. 

 Sementara itu yang menyangkut kegiatan pokok dalam rangka memperbaiki manajemen pendidikan mencakup antara lain

1.       Pelaksanaan desentralisasi bidang pendidikan secara bertahap, bijaksana dan profesional.

2.       Pengembangan pola penyelenggraan pendidikan mengacu pada manajemen berbasis sekolah

3.       Peningktan peran serta masyarakat dalam penyelenggraan pendidikan.

Otonomi merupakan suatu terminologi dalam wilayah manajemen yang diperlukan agar suatu sistem dapat berjalan dan berfungsi secara lebih efisien dan efektif. Pelaksanaan desentralisasi memerlukan kesiapan berbagai perangkat pendukung di daerah dan paling tidak ada 4 hal yang mesti dipersiapkan yaitu.1) Peraturan perundang-undangan, 2) Pembinaan kemampuan daerah, 3) Pembentukan perencanaan unit yang bertanggung jawab untuk menyusun perencanaan pendidikan, 4) Perangkat sosial.

Pelaksanaan otonomi pendidikan akan membawa konsekuensi yang cukup berat diantaranya sebagai berikut:

A.    Dalam Bidang Pemerintahan

Dalam bidang ini perlu terjadi pengaturan pertimbangan kewenangan antara pusat dan daerah dan masing-masing harus mempunyai komitmen tinggi untuk mewujudkannya. Sebab berhasil tidaknya pelaksanaan otonomi daerah paling tidak ditentukan oleh tiga hal 1). Adanya political will dan political commitment dari pemerintah pusat untuk benar-benar memberdayakan daerah.2) adanya itikad baik dari pemerintah dalam membantu keuangan daerah, dan 3) adanya perubahan perilaku elit lokal untuk dapat membangun daerah.

B.     Dalam Bidang Sosial

Perlu dikembangkan wawasan budaya multikultural yang menghormati universalisme, pluralisme, kebhinekaan, keanekaragaman, dan bersifat inklusif, serta plural dialogal komunikasinya. Dalam peningkatan mutu dan relevansi pendidikan pada dasarnya sangat diperlukan orientasi lokal yang bersifat kedaerahan, maupun kepentingan nasional dan bahkan harus memiliki perspektif global.

C.    Dalam Bidang Pembelajaran

Para guru telah diberikan kebebasan untuk mengaktualisasikan bidang pembelajaran tersebut secra optimal sehingga potensi-potensi peserta didik bisa berkembang sebagaimana yang diharapkan. Guru harus bersikap proaktif dan kreatif dalam pembelajaran dan tidak hanya menunggu perintah dan petunjuk dari atasan ataupun pemerintah.

D.    Anggaran Pendidikan

Untuk memajukan lembaga pendidikannya, sekolah harus menggali dan mengembangkan sumber-sumber potensi yang ada di lingkungannya. Pemerintah harus memperioritaskan anggaran pendidikan agar keterpurukan mutu pendidikan bisa diatasi.

E.     Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan

Komite sekolah merupakan badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka peningkatan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan prasekolah, jalur pendidikan sekolah, maupun jalur pendidikan luar sekolah.

Adapun tujuan dibentuknya dewan pendidikan dan komite sekolah yaitu:

1)      Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan dan program pendidikan di kabupaten/kota (untuk dewan pendidikan) dan satuan pendidikan (untuk komite sekolah)

2)      Meningkatkan tanggung jawab dan peran aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggraan pendidikan

3)      Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di daerah kabupaten/kota dan satuan pendidikan.

Eksistensi Pendidikan pada Masa Khulafaur Rasyidin

Eksistensi Pendidikan pada Masa Khulafaur Rasyidin

            Pada masa Nabi, negara Islam meliputi seluruh jazirah arab dan pendidikan Islam berpusat di Madinah, setelah Rasulullah wafat kekuasaan pemerintahan Islam di pegang oleh khulafaur Rasyidin dan wilayah Islam telah meluas di luar jazirah Arab. Para khalifah ini memusatkan perhatiannya pada Pendidikan, syiarnya agama, dan kokohnya negara Islam.

1.      Masa khalifah Abu Bakar as-Siddiq

Setelah Nabi wafat, sebagai pemimpin umat Islam adalah Abu Bakar as-Siddiq sebagai khalifah. Pola pendidikan pada masa Abu Bakar, masih sama seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah baik dari segi materi maupun lembaga pendidikannya.

Dari segi materi pendidikan islam terdiri dari pendidikan tauhid atau keimanan, akhlak, ibadah, kesehatan, dan lain sebagainya.

1.                  Pendidikan keimanan, yaitu menanamkan bahwa satu-satunya yang wajib disembah adalah Allah.

2.                  Pendidikan Akhlak, seperti adab masuk rumah orang, sopan santun bertetangga, bergaul dalam masyarakat. Pendidikan ibadah seperti; sholat, puasa dan haji.

3.                  Kesehatan seperti tentang kebersihan, gerak gerik dalam sholat merupakan didikan untuk memperkuat jasmani dan rohani.

Pusat pendidikan pada masa ini  masih berpusat di madinah, dan lembaga pendidikannya di sebut dengan kuttab. Kutab merupakan lembaga pendidikan yang dibentuk di dalam masjid.

2.      Masa Umar Bin Khatab

Pada masa Khalifah Umar, usaha perluasan Islam memperoleh hasil yang gemilang. Dengan meluasnya wilayah Islam mengakibatkan meluas pula kehidupan di segala  bidang. Dalam hal ini diperlukan pendidikan.

Pada masa ini pusat penyebaran ilmu dan pengetahuan para sahabat dan pendidikan masih terpusat di madinah. Dan masjisd masih menjadi pusat pembelajarannya, selain itu juga sahabat umar memberikan pendidikan di pasar-pasar.

Pada daerah yang baru ditaklukkan khalifah umar memerintahkan kepada para panglima perang agar segera mendirikan masjid untuk ibadah dan pendidikan. Yang menjadi pendidik pada masa ini adal;ah Umar dan para sahabat besar yang dekat dengan Rasulullah dan memiliki pengaruh besar, sedangkan pusat pendidikannya selain di madinah adalah mesir, syiria dan basrah.

Pada masa ini telah terjadi mobilitas penuntut ilmu dari daerah-daerah yang jauh dari madinah, sebagai pusat agama Islam. Gairah menuntut ilmu agama Islam ini yang kemudian mendorong lahirnya sejumlah pembidangan disiplin keagamaan.

Pada masa umar bin khatab, mata pelajaran yang diberikan adalah membaca dan menulis Al-quran dan menghafalkannya serta belajar pokok-pokok agama Islam. Pendidikan pada masa Umar ini lebih maju dibandingkan dengan sebelumnya. Pada masa ini tuntutan untuk belajar bahasa arab juga sudah mulai tampak, orang yang baru masuk Islam dari daerah yang baru ditaklukkan harus belajar bahasa arab, jika ingin belajar dan memahami pengetahuan Islam. Oleh karena itu, pada masa ini sudah terdapat pengajaran bahasa arab.

Yang mendorong pendidkan pada masa ini lebih maju adalah karena pada masa ini keadaan negara dalam keadaan stabil dan aman, ini disebabkan, di samping telah ditetapkannya masjid sebagai pusat pendidikan, juga telah terbentuklnya pusat-pusat pendidikan Islam di berbagai kota dengan materi yang dikembangkan, baik dari segi ilmu bahasa, menulis, dan pokok ilmu-ilmu lainnya. Pendidikan dikelola di bawah pengaturan gubernur yang berkuasa saat itu. Serta diiringi kemajuan di berbagai bidang, seperti jawatan pos, kepolisisan, baitulmal, dan sebagainya. Adapun sumber gaji para pendidik pada waktu itu diambilkan dari daerah yang ditaklukan dan dari baitulmal.

3. Masa Khalifah Usman bin Affan.

            Pada masa Usman tidak banyak terjadi perkembangan pendidikan. Jika dibandinghkan dengan masa khalifah umar, karena pada masa ini hanya melanjutkan apa yang telah ada, kalaupun ada perubahan hanya sedikit saja dan pendidikan diserahkan kepada rakyat. Sebab lainnya adalah karena pada masa ini banyak timbul pergolakan dalam masyarakat.

            proses pendidikan pada masa ini lebih ringan dan lebih mudah dijangkau oleh seluruh peserta didik yang ingin nmenuntut dan belajar agama islam dan darin segio pusat pendidikan juga lebih banyak, sebab pada masa ini para sahabat bisa memilih tempat yang mereka inginkan untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat.

            Khalifah Usman sudah merasa cukup dengan pendidikan yang sudah berjalan, nmamun begitu ada satu usaha yang cemerlang yang telah terjadi di masa ini yang berpengaruh luar biasa bagi pendidikan islam, yaitu untuk mengumpulkan tulisan ayat-ayat Al quran. Khalifah memerintahakan kepada tim untuk penyalinan tersebut, tim itu adalah; Zaid bin Tsabit, Abdullah bin Zubair, Zaid bin Ash. Abdurrahman bin Harits.

4. Masa khalifah Ali bin Abi Thalib.

            Pada masa ini kegiatan pendidikan islam mendapat hambatan dan gangguan. Karena pada masa ini terjadi kekacauan dan pemberontakan. Dengan adanya kericuhan politik ini khalifah Ali tidak sempat lagui memikirkan masalah pendidikan sebab keseluruhan perhatiannya ia tumpahkan pada masalah keamanan dan kedamaian bagi masyarakat islam.

             

           

MODEL MODEL MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH (MBS)

MODEL  MODEL MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH (MBS)

 

A. PENDAHULUAN

            Peningkatan mutu pendidikan merupakan sasaran pembangunan di bidang pendidikan nasional dan merupakan bagian integral dari upaya peningkatan kualitas manusia indonesia secara menyeluruh.

            Diperlukan suatu strategi untuk menjadikan sekolah menjadi sekolah yang efektif dan produktif. Strategi yang sudah digunakan dibeberapa negara maju dan saat ini sudah mulai dikembangkan di indonesia adalah Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) atau School Based Management(SBM).

            Keadaan dalam suatu wilayah (negara) mempengaruhi bagaimana cara yang tepat untuk menetapkan suatu gaya pendekatan untuk menjadikan sekolah itu kreatif dan produktif. Hal ini menjadikan MBS memiliki beberapa model yang diterapkan di masing-masing negara/wilayah. Seperti model australia, model amerika, model inggris dan lain sebagainya.

            Dalam makalah yang singkat ini, akan coba diuraikan beberapa model MBS yang sudah diterapkan.

B.  MODEL MODEL MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH

Dalam makalah ini akan diuraikan secara singkat beberapa model yang dikembangkan dibeberapa negara diantaranya: Hong Kong, Kanada, Amerika Serikat, Inggris, Australia, Prancis, Nikaragua, Selandia Baru, El Salvador, Madagaskar, dan di Indonesia.

1. Model MBS di Hong Kong

            Kondisi yang kurang baik yang terjadi di Hong Kong mendorong diberlakukannya MBS dengan tujuan terjadinya suatu perbaikan.[1] Di Hong Kong  MBS disebut The School Management Initiative (SMI) atau manajemen sekolah inisiatif.

            Model MBS di Hong Kong ini, menekankan pentingnya inisiatif dari sumber daya sekolah sebagai pengganti inisiatif dari atas yang selama ini diterapkan.  Prinsip-prinsip MBS yang ditawarkan di Hong Kong adalah perlunya telaah ulang secara terus menerus terhadap pembelajaan anggran pemerintah, perlunya evaluasi secara sistematis terhadap hasil, definisi, yang lebih baik tentang tanggung jawab, hubungan erat antara tanggung jawab sumber daya dan tanggung jawab manajemen, perlu adanya organisasi dan kerangka kerja yang sesuai, hubungan yang jelas antara pembuat kebijakan dengan agen-agen pelaksana.

            Dengan adanya prinsip tersebut maka diperlukan suatu transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pendidikan. Taransparansi dan akuntabilitas di sini meliputi penggunaan anggaran belanja sekolah dan penentuan hasil belajar siswa serta pengukuran hasilnya.

2. Model MBS di Kanada

            Di kanada, pendidikan menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi di mana pemerintah daerah/kota sebagai unit administratif dan pengambilan kebijakan.[2]

            Model  MBS di sana disebut School-site decision making (SSDM) atau pengambilan keputusan diserahkan pada tingkat sekolah. Ciri-ciri MBS dikanada adalah sebagai berikut :

• Penentuan alokasi sumber daya ditentukan sekolah
• Anggaran pendidikan diberikan secara lupsum
• Alokasi anggaran pendidikan tersebut dimasukkan ke dalam anggaran sekolah
• Adanya program efektivitas guru
• Adanya program pengembangan profesionalisme tenaga kerja. (sungkowo: 2002).

Penekanan model MBS di kanada ini dalam hal pengambilan keputusan, yaitu pengambilan keputusan diserahkan kepada masing-masing sekolah secra langsung. Model ini pun hanya terbatas pada beberapa hal saja, yaitu yang menyangkut pengangkatan, promosi, penghargaan dan penghentian tenaga guru dan administrasi, pengadaan peralatan sekolah, pelayanan kepada sekolah. Sebelumnya  ketiga hal tersebut ditentukan oleh pusat.

Yang menjadi ciri lain dari MBS model kanada adalah peningkatan dan pengembangan profesionalisme tenaga kerja baik meningkatkan kemampuan guru maupun tenaga administrasi.

3. Model MBS di Amerika Serikat

            Sistem pendidikan di Amerika Serikat mula-mula secara konstistusional pemerintah pusat (state) bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan dan pemerintah daerah hanya sebagai pembuatan kebijaksanaan dan administrasi. Pemerintah federal memiliki peran yang terbatas bahkan semakin berkurang perannya. Perannya hanya dibatasi terutama pada area khusus, yaitu dukungan pendanaan.

            Model MBS di Amerika Serikat disebut dengan Site- based Management. Beberapa pendapat yang mendudkung diadakannya MBS menyarankan bahwa sebagai syarat penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan maka otoritas pengambilan keputusan harus pada tingkat sekolah.

            Mereka yakin dengan diadakannya MBS dimana penyerahan sumber daya ke tingkat sekolah akan membuat kemajuan. Hal ini karena sekolah memiliki kebebasan mencurahkan energi kreatifnya dan sekolah dapat mengembangkan diversifikasi pendekatan strategi untuk mencapai tujuannya

4. Model MBS di Inggris.

            Model MBS di Inggris disebut Grant Maintained School (GMS). Atau manajemen swakelola pada tingkat lokal. Dinamakan seperti itu karena, adanya undang-undang pendidikan tahun 1988, antara lain berisi adanya kurikulum inti nasional, adanya ujian nasional, serta pelaporan nasional. Kontrol terhadap anggaran sekolah diberikan kepada lembaga pengelola/pengawas beserta para kepala sekoalah menengah keatas dan sebagian sekolah dasar dalam waktu lima tahun. Juga memberikan pilihan pada orang tua dengan cara membantu mengembangkan diversifikasi, meninghkatkan akses, mengizinkan sekolah-sekolah negeri untuk keluar dari kontrol otoritas pendidikan lokal. Berdasarkan suara mayoritas orang  tua siswa.

            Dengan adanya undang-undang pendidikan tersebut terjadi enam perubahan struktural guna memfasilitasi pelaksanaan MBS sebagaimana dikemukakan oleh sungkowo (2002).

1. kurikulum nasional untuk mata pelajaran inti ditentukan oleh pemerintah.
2. Ujian nasional dilaksanakan atau diterapkan pada siswa kelas 7,11,14 dan 16.
3. MBS di bentuk untuk mengembangkan otoritas pemerintah.
4. Dibuatlah sekolah lanjutan tekhnik
5. Kewenangan inner London Education dilimpahkan kepada tiga belas otoritas pendidikan.
6. Skema manjemen sekolah lokal dibentuk dengan melibatkan beberapa pihak terkait.

5. Model MBS di Australia

            Karakteristik MBS di Australia dapat dilihat dari aspek kewenangan sekolah yang meliputi.

1. menyusun dan mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar siswa
2. melakukan pengelolaan sekolah yang dapat dipilih diantara tiga kemungkinan yaitu standard flexbility option (SO), Enchanced Flexibility Option-1(EO1), dan enchanced Flexibility-2(EO2).
3. membuat perencanaan, melaksanakannya dan mempertanggungjawabkannya.
4. adanya akuntabilitas dalam pelaksanaan MBS
5. menjamin dan mengusahankan sumber daya manusia dan sumber daya keuangan.
6. adanya felksibilitas dalam sumber daya sekolah[3]

seperti yang telah disebutkan di atas untuk melakukan pengelolaan sekolah dapat dilakukan dengan tiga kemungkinan yaitu SO, EO1 dan EO2.

Pengorganisasian pengelolaan sekolah menggambarkan kadar kewenangan yang diberikan kepada sekolah.

1. Standar Flexibility Option (SO)

Dalam bentuk ini peran dan dukungan kantor distrik lebih besar. Kepala sekolah hanya bertanggungjawab terhadap penyususnan rencana sekolah dan pelaksanaan pelajaran(implementasi kurikulum). Kantor distrik bertanggunjawab terhadap pengesahan dan monitoring serta bertindak sebagai penasehat dalam penyususnan school planing overview. Dalam pengelolaan MBS tipe SO ini, pemerintah negara bagian memberikan petunjuk pedoman dan dukungan.

2. Enchanced Flexibility Option-1 (EO1)

Dalam bentuk ini sekolah bertanggungjawab untuk menyususn rencana strategis sekolah. Untuk tiga tahun. Peran distrik sebagai 1)memberikan dukungan kepada sekolah dalam pelaksanaan monitoring internal ; 2) menandatangani isi rencana sekolah.

3.  Enchanced Flexibility Option-2 (EO2)

Keterlibatan distrik, disini sangat sedikit, hanya berperan sebagai lembaga konsultasi. [4]

6. Model MBS di Prancis.

            Di Prancis otoritas lokal memiliki tanggung jawab terhadap dukungan finansial. Kekuasaan badan pengelola sekolah menengah atas diperluas ke beberapa area. Sementara itu pengangkatan guru masih dilakukan oleh pusat dengan ketat. Masing-masing sekolah menerima anggaran secara lumpsum terhadap jam mengajar guru. Kepala sekolah mentukan jenis staf yang dibutuhkan.

7. Model MBS di Nikaragua

            Model MBS di Nikaragua difokuskan pada pendesentralisasikan pengelolaan sekolah dan anggaran sekolah yang keputusannya diserahkan kepada dewan sekolah. Yang mencakup empat tahapan penting yaitu; desentralisasi kebijakan, perubahan organisasi sekolah, kondisi lokal dan sejarah organisasi, serta hasil yang diharapkan.

8. Model MBS di Selandia Baru

            Komite sekolah untuk sekolah dasar anggotanya terdiri dari warga setempat dan dipilih setiap dua tahun. Tetapi sebagian besar sekolah menengah atas di kontrol dan dikelola oleh dewan gubernur yang keanggotaannya kebanyakan dari orang tua siswa dan anggota mayarakat lainnya.

9. Model MBS di El Salvador

            Model MBS di El Salvador disebut dengan Community Managed Scholls Program yang kemudian dikenal dengan akronim bahasa spanyol, EDUCO ( Education participation de la comunidad) maksud dari model ini untuk mendesentralisasikan pengelolaan sekolah Negeri dengan cara meningkatkan keterlibatan orangtua di dalam tanggung jawab menjalankan sekolah. Filosofinya adalah perlunya para orang tua siswa untuk terlibat secara langsung di dalam pendidikan anak-anaknya. 

10. Model MBS di Madagaskar

            Model MBS yang diterapkan di sini difokuskan kepada pelibatan masyarakat pada pengontrolan pendidikan dasar. Implementasi MBS diarahkan di dalam kerangka kerja dengan melibatkan masyarakat desa tidak hanya untuk merehabilitasi, membangun dan memelihara sekolah-sekolah dasar, tetapi juga dilibatkan dalam pengelolaan dan pensupervisian sekolah dasar.

11. Model MBS di Indonesia.

            Model MBS di Indonesia disebut Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS), dapat diartikan sebagai model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah, fleksibilitas kepada sekolah, dan mendorong partisipasi secara langsung warga sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

            MBS di Indonesia difokuskan pada peningkatan mutu, tetapi tidak jelas dalam hal mutu apa.

C. PENUTUP.

            Penerapan atau implementasi MBS pada suatu negara memiliki perbedaan dan karakteristik sendiri. Hal ini terjadi karena sejarah masing-masing negara yang berbeda selain itu koindisi masyarakat juga ikut menentukan model MBS yang akan diterapkan.

      Walaupun masing-masing wilayah memiliki model yang berbeda, tatapi dari perbedaan itu tidak menimbulkan tujuan yang berbeda, tujuan mereka hanya satu yakni, meningkatkan mutu pendidikan.

Ada hubungan saling memberi dan saling menerima antara lembaga pendidikan dengan masyarakat sekitarnya[5]. Lembaga pendidikan merealisasikan apa yang dicita-citakan oleh orangtua terhadap anak-anaknya. Oleh sebab itu perlu adanya kerjasama yang baik antara orangtua dan sekolah. Salah satu solusinya adalah dengan model MBS.

      MBS adalah suatu ide tentang pengambilan keputusan pendidikan yang diletakkan pada posisi paling dekat dengan pembelajaran, yakni sekolah.[6]

Daftar Pustaka

E. Mulyasa. Manajemen Bebasis Sekolah: Konsep, strategi dan implementasi. Bandung: Rosdakarya. 2002

[1] E. Mulyasa. Menjadi Kepala Sekolah Profesional. Bandung: Rosda.2005.

Made Pidarta. Manajemen Pendidikan Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta.2004.

Nurkholis. Manajemen Berbasis Sekolah: Teori, Model dan Aplikasi. Jakarta: grasindo.2003

---

[1] Nurkholis. Manajemen Berbasis Sekolah: Teori, Model dan Aplikasi. Jakarta: grasindo. 2003. p.87

[2] Ibid. p 88

[3] Ibid.p. 94

[4] E. Mulyasa. Manajemen Bebasis Sekolah: Konsep, strategi dan implementasi. Bandung: Rosdakarya. 2002. p. 72

[5] Made Pidarta. Manajemen Pendidikan Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta.2004.p 180

[6] E. Mulyasa. Menjadi Kepala Sekolah Profesional. Bandung: Rosda.2005. p. 33.